RAPAT BULAN SEPTEMBER 2020

on . Posted in Berita

RAPAT BULANAN SEPTEMBER 2020

PENGADILAN NEGERI LAHAT

Pada hari Kamis 10 September 2020, Pengadilan Negeri Lahat melaksanakan rapat bulanan yang langsung dipimpin oleh ketua Pengadilan Negeri Lahat Bapak Yoga D. A. Nugroho, SH., M.H dimana ada beberapa pembahasan yang disampaikan sebagai berikut.

  • Sambutan dari Pak Ketua, beliau mengajak untuk senantiasa bersyukur atas apa yang Allah berikan selama ini;
  • Ketua Pengadilan Negeri Lahat mengingatkan kepada seluruh komponen PN Lahat untuk selalu menjaga kesehatan di tengah wabah Covid-19;
  • Ketua Pengadilan Negeri Lahat kembali mengingatkan dan menegaskan dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim, bahwa seluruh Hakim di Pengadilan Negeri Lahat agar selalu mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan mengenai jam kerja karena apabila ada Hakim Pengadilan Negeri Lahat yang melanggar disiplin kerja tersebut sudah tentu ada sanksi dan  hukuman yang dijatuhkan kepada Hakim karena melanggar ketentuan disiplin kerja;
  • Selain itu, Ketua Pengadilan Negeri Lahat juga mengingatkan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya yang mengatur untuk menegakkan dan menjaga martabat serta kepercayaan publik terhadap lembaga pengadilan serta mengefektifkan pencegahan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas atau pelanggaran perilaku aparat pengadilan maka Ketua Pengadilan Negeri Lahat akan mengendalikan seluruh bawahan di Pengadilan Negeri Lahat agar dapat melaksanakan tugas secara efektif dan efisien serta berperilaku sesuai dengan kode etik aparat peradilan. Apabila ada aparatur Pengadilan Negeri Lahat yang melakukan penyimpangan dan melakukan peraturan, tentu pimpinan Pengadilan Negeri Lahat akan memprosesnya dan melakukan laporan secara berjenjang kepada Pengadilan Tinggi Palembang, sebagai kawal depan (voor post) Mahkamah Agung;
  • Berikutnya Ketua Pengadilan Negeri Lahat juga menegaskan apabila ada informasi atau indikasi terjadinya Pelanggaran terhadap Kode Etik dan pedoman perilaku Hakim, Pelanggaran Kode Etik dan pedoman perilaku Panitera dan Jurusita, Pelanggaran terhadap Kode Etik dan kode perilaku pegawai Aparatur Sipil Negara, Pelanggaran hukum acara atau Pelanggaran terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil yang ada di Lingkungan Pengadilan Negeri Lahat maka kepada yang bersangkutan untuk tidak segan-segan melaporkan perbuatan aparatur Pengadilan Negeri Lahat tersebut kepada Pimpinan Pengadilan Negeri Lahat sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengaduan Aparatur Pengadilan, karena hal tersebut adalah dalam rangka  mewujudkan kewibawaan dan martabat lembaga peradilan
  • Minggu depan PN Lahat akan kedatangan tim Bawas MA. Kepada seluruh komponen Pengadilan Negeri Lahat untuk merjibaku dalam mempersiapkan berkas-berkas yang berkaitan dengan pengawasan;
  • Kepada seluruh kommponen PN Lahat agar mengenakan ID card dan masker selama pengawasan berlangsung;
  • Kepada Pak Sekretaris untuk menginstruksikan kepada security untuk mengikuti SOP dalam menyambut kedatangan pengawas;
  • Besok akan dilaksanakan kegiatan senam pagi dan dilanjutkan dengan kerja bakti;
  • Kepada Pak Sekretaris dan Kasub Umum dan Keuangan bersama dengan para honorer dan TKS untuk menyetting ruangan sidang untuk persiapan pengawasan;
  • Kepada bagian-bagian yang sekiranya masih ada yang kurang dokumen-dokumennya harap untuk segera dilengkapi;
  • Jika tidak ada kepentingan yang mendesak, kepada pegawai dan hakim untuk tidak meninggalkan kantor selama pengawasan;
  • Kepada para Hawasbid bagi yang belum membuat laporan agar segera dibuat dan dilaporkan ke Pak Wakil;
  • Ketua Pengadilan Negeri Lahat menegaskan bahwa khusus ruangan Pak Ketua access door hanya bisa diakses oleh KPN dan sekretaris KPN;
  • Dikarenakan minggu depan akan ada pengawasan dari Bawas, maka untuk minggu depan kepada Pak Saiful Brow selaku Ketua Majelis sidang Tebing untuk meniadakan dulu dinas luar ke Tebing Tinggi;
  • Kepada Kasub Umum dan Keuangan untuk mengkoordinasikan kepada para honorer dan PHL untuk melakukan pembersihan cover kursi duduk PTSP dan karpet di tangga penghubung;
  • Kepada para Hakim pengawas bidang untuk tetap mengecek kelengkapan list pengawasan yang telah dibuat;
  • Ada Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengaturan Jam Kerja dalam Tatanan Normal Baru pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya untuk wilayah Jabodetabek dan Wilayah dengan Status Zona Merah Covid-19. Menanggapi surat edaran tersebut dan mengingat Kabupaten Lahat mulai memasuki zona merah maka akan dilakukan pengaturab jam kerja sesuai dengan surat edaran tersebut.
  1. Arahan Wakil Ketua:

 

  • Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lahat memerintahkan kepada seluruh Hakim dan Aparatur Pengadilan Negeri Lahat untuk tidak melakukan peyimpangan, pelanggaran, dan perbuatan yang merendahkan wibawa dan kehormatan badan peradilan, termasuk Pengadilan Negeri Lahat dan Mahkamah Agung sebagaimana Maklumat Ketua MA Nomor 01 Tahun 2017 karena apabila ada aparatur pengadilan yang melakukan perbuatan yang mencoreng wibawa pengadilan ataupun melakukan tindakan pidana, MA akan memberhentikan yang bersangkutan dan tidak akan diberikan bantuan hukum;
  • Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lahat kembali mengingatkan bahwa dalam melaksanakan tugas sehari-hari, kepada seluruh hakim PN Lahat untuk tetap memegang teguh Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang secara garis besar harus berperilaku Adil, berperilaku jujur, berperilaku arif dan Bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati dan bersikap professional sebagaimana yang telah diuraikan rinci pada Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02 Tahun 2012.
  • Selanjutnya Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lahat juga mengingatkan kepada seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Lahat agar senantiasa mematuhi peraturan sebagaimana yang telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang menegaskan bahwa setiap PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan peraturan perundang-undangan, baik di dalam maupun di luar jam kerja;
  • Terkait temuan pemeriksaan reguler tahun lalu, telah dibuat chek list apa-apa saja yang menjadi temuan;
  • Terkait evaluasi implementasi SIPP, saat ini PN Lahat masih berada di posisi 8. Oleh karena itu, kepada seluruh hakim dan bagian Kepaniteraan untuk meningkatkan kinerja agar posisi kita bisa meningkat;

 

  1. Laporan dan Usulan Panitera:
  • Mengingatkan kepada para pihak terkait untuk tetap menjalankan prosedur yang telah ada dalam proses yang berkaitan dengan perkara. Contohnya, jika belum ada disposisi dari Pak Ketua jangan dulu dinaikkan ke Pak Panitera.
  1. Laporan dan Usulan Sekretaris:
  • Cukup
  1. Laporan, permasalahan, maupun saran-saran yang disampaikan dalam sesi tanya jawab baik dari Panitera, Sekretaris, para Panmud, para Kasubbag, para Hakim Pengawas Bidang mengenai kendala yang dihadapi:
  • Panmud Pidana:
  • Register sudah dilaksanakan seluruhnya, tinggal dilakukan pengecekan kembali;
  • Berkas banding semua sudah dikirim, berkas kasasi 4 belum dan 7 masih dalam proses.
  • Panmud Hukum:
  • Kotak pengaduan dan meja pengaduan saat ini sedang dalam pengerjaan;
  • Meja dan banner Siwas sudah dipasang di ruang lobby.
  • Panmud Perdata:
  • Penutupan register sedang dalam pengerjaan.
  • Kasubbag Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana
  • Terkait temuan Bawas, kendala hanya pada bukti pengusulan Hakim dan pegawai yang diikutkan dalam pelatihan di tahun 2020;
  • Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan

REVIEW RAPAT BULAN AGUSTUS YANG LALU:

  • Ketua Pengadilan Negeri Lahat kembali mengingatkan dan menegaskan dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim, bahwa seluruh Hakim di Pengadilan Negeri Lahat agar selalu mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan mengenai jam kerja karena apabila ada Hakim Pengadilan Negeri Lahat yang melanggar disiplin kerja tersebut sudah tentu ada sanksi dan  hukuman yang dijatuhkan kepada Hakim karena melanggar ketentuan disiplin kerja;
  • Selain itu, Ketua Pengadilan Negeri Lahat juga mengingatkan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya yang mengatur untuk menegakkan dan menjaga martabat serta kepercayaan publik terhadap lembaga pengadilan serta mengefektifkan pencegahan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas atau pelanggaran perilaku aparat pengadilan maka Ketua Pengadilan Negeri Lahat akan mengendalikan seluruh bawahan di Pengadilan Negeri Lahat agar dapat melaksanakan tugas secara efektif dan efisien serta berperilaku sesuai dengan kode etik aparat peradilan. Apabila ada aparatur Pengadilan Negeri Lahat yang melakukan penyimpangan dan melakukan peraturan, tentu pimpinan Pengadilan Negeri Lahat akan memprosesnya dan melakukan laporan secara berjenjang kepada Pengadilan Tinggi Palembang, sebagai kawal depan (voor post) Mahkamah Agung;
  • Berikutnya Ketua Pengadilan Negeri Lahat juga menegaskan apabila ada informasi atau indikasi terjadinya Pelanggaran terhadap Kode Etik dan pedoman perilaku Hakim, Pelanggaran Kode Etik dan pedoman perilaku Panitera dan Jurusita, Pelanggaran terhadap Kode Etik dan kode perilaku pegawai Aparatur Sipil Negara, Pelanggaran hukum acara atau Pelanggaran terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil yang ada di Lingkungan Pengadilan Negeri Lahat maka kepada yang bersangkutan untuk tidak segan-segan melaporkan perbuatan aparatur Pengadilan Negeri Lahat tersebut kepada Pimpinan Pengadilan Negeri Lahat sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengaduan Aparatur Pengadilan, karena hal tersebut adalah dalam rangka  mewujudkan kewibawaan dan martabat lembaga peradilan
  • Mengenai perkembangan ZI dan TAPM, dimohon kepada Pak Ardhien selaku koordinator Audit Internal untuk melaporkan progres sejauh ini;
  • Ada Inpres No. Tahun 2020 tanggal 04 Agustus 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Dengan adanya Inpres tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Lahat mewajibkan kepada seluruh warga PN Lahat untuk tetap memakai masker selain sebagai upaya pencegahan penyebaran virus Corona juga agar terhindar sanksi sebagaimana termaktub dalam Inpres tersebut;
  • Mengenai jadwal sosialisasi aplikasi baru, Ketua Pengadilan Negeri Lahat sudah berkoordinasi dengan Polres Empat Lawang dan akan segera dijadwalkan kegiatan tersebut setelah acara HUT Kemerdekaan RI dan Mahkamah Agung;
  • Kepada para Hakim pengawas bidang kepaniteraan pidana dan perdata ditemani oleh para Panmud untuk melakukan supervisi perkara aktif apakah sudah terinput semua. Apabila ada upaya hukum yang masuk segera lakukan penginputan;
  • Terkait penurunan peringkat implementasi SIPP, ada beberapa potensi perkara yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai SIPP, contohnya perkara BPSK;
  • Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lahat kembali mengingatkan bahwa dalam melaksanakan tugas sehari-hari, kepada seluruh hakim PN Lahat untuk tetap memegang teguh Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang secara garis besar harus berperilaku Adil, berperilaku jujur, berperilaku arif dan Bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati dan bersikap professional sebagaimana yang telah diuraikan rinci pada Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02 Tahun 2012.
  • Selanjutnya Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lahat juga mengingatkan kepada seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Lahat agar senantiasa mematuhi peraturan sebagaimana yang telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang menegaskan bahwa setiap PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan peraturan perundang-undangan, baik di dalam maupun di luar jam kerja;
  • Diperintahkan kepada seluruh Hakim dan Aparatur Pengadilan Negeri Lahat untuk tidak melakukan peyimpangan, pelanggaran, dan perbuatan yang merendahkan wibawa dan kehormatan badan peradilan, termasuk Pengadilan Negeri Lahat dan Mahkamah Agung sebagaimana Maklumat Ketua MA Nomor 01 Tahun 2017 karena apabila ada aparatur pengadilan yang melakukan perbuatan yang mencoreng wibawa pengadilan ataupun melakukan tindakan pidana, MA akan memberhentikan yang bersangkutan dan tidak akan diberikan bantuan hukum;
  • Terkait evaluasi SIPP, saat ini implementsi SIPP Pengadilan Negeri Lahat berada pada urutan ke 8;
  • Kepada Bapak dan Ibu Panmud dan PP, terkait pengiriman berkas dan minutasi yang putus agar segera dilaksanakan;
  • Hingga saat ini, BHT yang belum diarsipkan masih sebanyak 30 berkas, setelah sebelumnya menyisakan 121 berkas;
  • Ada 4 berkas yang putus tapi belum diminutasi, dan ada 2 berkas pidana yang belum diupload tuntutannya;
  • Terkait persiapan TAPM, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya, maksimal tanggal 24 Agustus 2020 akan diadakan rapat tinjauan manajemen.

KESIMPULAN:

  • Ketua Pengadilan Negeri Lahat kembali mengingatkan dan menegaskan dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim, bahwa seluruh Hakim di Pengadilan Negeri Lahat agar selalu mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan mengenai jam kerja karena apabila ada Hakim Pengadilan Negeri Lahat yang melanggar disiplin kerja tersebut sudah tentu ada sanksi dan  hukuman yang dijatuhkan kepada Hakim karena melanggar ketentuan disiplin kerja;
  • Selain itu, Ketua Pengadilan Negeri Lahat juga mengingatkan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya yang mengatur untuk menegakkan dan menjaga martabat serta kepercayaan publik terhadap lembaga pengadilan serta mengefektifkan pencegahan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas atau pelanggaran perilaku aparat pengadilan maka Ketua Pengadilan Negeri Lahat akan mengendalikan seluruh bawahan di Pengadilan Negeri Lahat agar dapat melaksanakan tugas secara efektif dan efisien serta berperilaku sesuai dengan kode etik aparat peradilan. Apabila ada aparatur Pengadilan Negeri Lahat yang melakukan penyimpangan dan melakukan peraturan, tentu pimpinan Pengadilan Negeri Lahat akan memprosesnya dan melakukan laporan secara berjenjang kepada Pengadilan Tinggi Palembang, sebagai kawal depan (voor post) Mahkamah Agung;
  • Berikutnya Ketua Pengadilan Negeri Lahat juga menegaskan apabila ada informasi atau indikasi terjadinya Pelanggaran terhadap Kode Etik dan pedoman perilaku Hakim, Pelanggaran Kode Etik dan pedoman perilaku Panitera dan Jurusita, Pelanggaran terhadap Kode Etik dan kode perilaku pegawai Aparatur Sipil Negara, Pelanggaran hukum acara atau Pelanggaran terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil yang ada di Lingkungan Pengadilan Negeri Lahat maka kepada yang bersangkutan untuk tidak segan-segan melaporkan perbuatan aparatur Pengadilan Negeri Lahat tersebut kepada Pimpinan Pengadilan Negeri Lahat sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengaduan Aparatur Pengadilan, karena hal tersebut adalah dalam rangka  mewujudkan kewibawaan dan martabat lembaga peradilan
  • Minggu depan PN Lahat akan kedatangan tim Bawas MA. Kepada seluruh komponen Pengadilan Negeri Lahat untuk merjibaku dalam mempersiapkan berkas-berkas yang berkaitan dengan pengawasan;

  • Kepada seluruh kommponen PN Lahat agar mengenakan ID card dan masker selama pengawasan berlangsung;
  • Kepada Pak Sekretaris untuk menginstruksikan kepada security untuk mengikuti SOP dalam menyambut kedatangan pengawas;
  • Kepada Pak Sekretaris dan Kasub Umum dan Keuangan bersama dengan para honorer dan TKS untuk menyetting ruangan sidang untuk persiapan pengawasan;
  • Jika tidak ada kepentingan yang mendesak, kepada pegawai dan hakim untuk tidak meninggalkan kantor selama pengawasan;
  • Kepada para Hawasbid bagi yang belum membuat laporan agar segera dibuat dan dilaporkan ke Pak Wakil;
  • Ketua Pengadilan Negeri Lahat menegaskan bahwa khusus ruangan Pak Ketua access door hanya bisa diakses oleh KPN dan sekretaris KPN;
  • Kepada para Hakim pengawas bidang untuk tetap mengecek kelengkapan list pengawasan yang telah dibuat;
  • Ada Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengaturan Jam Kerja dalam Tatanan Normal Baru pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya untuk wilayah Jabodetabek dan Wilayah dengan Status Zona Merah Covid-19. Menanggapi surat edaran tersebut dan mengingat Kabupaten Lahat mulai memasuki zona merah maka akan dilakukan pengaturab jam kerja sesuai dengan surat edaran tersebut.
  • Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lahat memerintahkan kepada seluruh Hakim dan Aparatur Pengadilan Negeri Lahat untuk tidak melakukan peyimpangan, pelanggaran, dan perbuatan yang merendahkan wibawa dan kehormatan badan peradilan, termasuk Pengadilan Negeri Lahat dan Mahkamah Agung sebagaimana Maklumat Ketua MA Nomor 01 Tahun 2017 karena apabila ada aparatur pengadilan yang melakukan perbuatan yang mencoreng wibawa pengadilan ataupun melakukan tindakan pidana, MA akan memberhentikan yang bersangkutan dan tidak akan diberikan bantuan hukum;
  • Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lahat kembali mengingatkan bahwa dalam melaksanakan tugas sehari-hari, kepada seluruh hakim PN Lahat untuk tetap memegang teguh Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang secara garis besar harus berperilaku Adil, berperilaku jujur, berperilaku arif dan Bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati dan bersikap professional sebagaimana yang telah diuraikan rinci pada Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02 Tahun 2012.
  • Selanjutnya Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lahat juga mengingatkan kepada seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Lahat agar senantiasa mematuhi peraturan sebagaimana yang telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang menegaskan bahwa setiap PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan peraturan perundang-undangan, baik di dalam maupun di luar jam kerja;
  • Terkait temuan pemeriksaan reguler tahun lalu, telah dibuat chek list apa-apa saja yang menjadi temuan;
  • Terkait evaluasi implementasi SIPP, saat ini PN Lahat masih berada di posisi 8. Oleh karena itu, kepada seluruh hakim dan bagian Kepaniteraan untuk meningkatkan kinerja agar posisi kita bisa meningkat;