Prosedur Pelayanan
new.png akhlak1.png

Survei

Standar Pelayanan

E-Court

Direktori Putusan

Info Perkara

Laporan Tahunan

Pengaduan Online

Pengaduan Masyarakat
     
Nama :
Alamat :
Pekerjaan :
No Telepon :
Isi Pengaduan :
   

Sanksi Disiplin

Hukuman Disiplin Periode Bulan : Januari - Maret Tahun 2013

No

Inisial

Jabatan

Peraturan Yang Dilanggar

Jenis Hukuman

Ringan

Sedang

Berat

1

-

-

-

-

-

-

 

Hukuman Disiplin Periode Bulan : April - Juni Tahun 2013

No

Inisial

Jabatan

Peraturan Yang Dilanggar

Jenis Hukuman

Ringan

Sedang

Berat

1

-

-

-

-

-

-

 

Hukuman Disiplin Periode Bulan : Juli - September Tahun 2013

No

Inisial

Jabatan

Peraturan Yang Dilanggar

Jenis Hukuman

Ringan

Sedang

Berat

1

-

-

-

-

-

-

 

Hukuman Disiplin Periode Bulan : Oktober - Desember Tahun 2013

No

Inisial

Jabatan

Peraturan Yang Dilanggar

Jenis Hukuman

Ringan

Sedang

Berat

1

-

-

-

-

-

-

 

 

Statistik Pengaduan

 

STATISTIK PENGADUAN MASYARAKAT TAHUN 2010

JENIS PENGADUAN

JML MASUK

DITERUSKAN KE PT PALEMBANG

Pelanggaran kode etik atau pedoman perilaku hakim

0

0

Penyalahgunaan wewenang/jabatan

0

0

Pelanggaran sumpah jabatan

0

0

Pelanggaran terhadap pelanggaran disiplin PNS

0

0

Perbuatan tercela

0

0

Pelanggaran hukum acara

0

0

Kekeliruan Administrasi

0

0

Pelayanan publik yang tidak memuaskan

0

0

 

STATISTIK PENGADUAN MASYARAKAT TAHUN 2011

JENIS PENGADUAN

JML MASUK

DITERUSKAN KE PT PALEMBANG

Pelanggaran kode etik atau pedoman perilaku hakim

0

0

Penyalahgunaan wewenang/jabatan

0

0

Pelanggaran sumpah jabatan

0

0

Pelanggaran terhadap pelanggaran disiplin PNS

0

0

Perbuatan tercela

0

0

Pelanggaran hukum acara

0

0

Kekeliruan Administrasi

0

0

Pelayanan publik yang tidak memuaskan

0

0

 

STATISTIK PENGADUAN MASYARAKAT TAHUN 2012

JENIS PENGADUAN

JML MASUK

DITERUSKAN KE PT PALEMBANG

Pelanggaran kode etik atau pedoman perilaku hakim

0

0

Penyalahgunaan wewenang/jabatan

0

0

Pelanggaran sumpah jabatan

0

0

Pelanggaran terhadap pelanggaran disiplin PNS

0

0

Perbuatan tercela

0

0

Pelanggaran hukum acara

0

0

Kekeliruan Administrasi

0

0

Pelayanan publik yang tidak memuaskan

0

0

 

STATISTIK PENGADUAN MASYARAKAT TAHUN 2013

JENIS PENGADUAN

JML MASUK

DITERUSKAN KE PT PALEMBANG

Pelanggaran kode etik atau pedoman perilaku hakim

0

0

Penyalahgunaan wewenang/jabatan

0

0

Pelanggaran sumpah jabatan

0

0

Pelanggaran terhadap pelanggaran disiplin PNS

0

0

Perbuatan tercela

0

0

Pelanggaran hukum acara

0

0

Kekeliruan Administrasi

0

0

Pelayanan publik yang tidak memuaskan

0

0

 

 

STATISTIK PENGADUAN MASYARAKAT TAHUN 2014

JENIS PENGADUAN

JML MASUK

DITERUSKAN KE PT PALEMBANG

Pelanggaran kode etik atau pedoman perilaku hakim

0

0

Penyalahgunaan wewenang/jabatan

0

0

Pelanggaran sumpah jabatan

0

0

Pelanggaran terhadap pelanggaran disiplin PNS

0

0

Perbuatan tercela

0

0

Pelanggaran hukum acara

0

0

Kekeliruan Administrasi

0

0

Pelayanan publik yang tidak memuaskan

0

0

 

 

STATISTIK PENGADUAN MASYARAKAT TAHUN 2015

JENIS PENGADUAN

JML MASUK

DITERUSKAN KE PT PALEMBANG

Pelanggaran kode etik atau pedoman perilaku hakim

0

0

Penyalahgunaan wewenang/jabatan

0

0

Pelanggaran sumpah jabatan

0

0

Pelanggaran terhadap pelanggaran disiplin PNS

0

0

Perbuatan tercela

0

0

Pelanggaran hukum acara

0

0

Kekeliruan Administrasi

0

0

Pelayanan publik yang tidak memuaskan

0

0

 

 

Mekanisme Pengaduan

PENGADUAN DUGAAN PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH HAKIM DAN PEGAWAI

a.    Sumber pengaduan :

(1)    Dari masyarakat :

-    Para pencari keadilan;
-    Pengacara;
-    Lembaga bantuan hukum;
-    Lembaga swadaya masyarakat;
-    Dewan perwakilan rakyat;
-    Sekretariat kepresidenan dan wakil presiden;
-    Kantor menteri pendayagunaan aparatur negara;
-    Komisi pemberantasan korupsi;
-    Komisi hukum nasional;
-    Komisi ombudsman nasional;
-    Komisi yudisial;
-    Dan lain-lain.

(2)    Pengaduan dari internal lembaga pengadilan.Pengaduan ini ditujukan terhadap aparat lembaga peradilan, yang diajukan oleh warga lembaga peradilan sendiri (termasuk keluarganya)

3)    Laporan kedinasan.
Laporan kedinasan ini merupakan laporan resmi dari pimpinan lembaga peradilan mengenai aparat pengadilan yang dipimpinnya.

(4)    Informasi dari :

-    Instansi lain;
-    Media massa;
-    Isu yang berkembang.

b.    Pengaduan ditujukan kepada lembaga peradilan;
c.    Proses penanganan pengaduan

(1)    Pencatatan;
(2)    Penelaahan;
(3)    Penyaluran;
(4)    Pembentukan Tim Pemeriksa;
(5)    Survey pendahuluan;
(6)    Menyusun rencana pemeriksaan;
(7)    Pelaksanaan pemeriksaan

 

MATERI PENGADUAN

Materi pengaduan meliputi hal-hal sebagai berikut:

  1. Pelanggaran terhadap kode etik dan atau pedoman perilaku hakim
  2. Penyalahgunaan wewenang atau jabatan
  3. Pelanggaran sumpah jabatan
  4. Pelanggaran terhadap peraturan PNS atau peraturan disiplin militer
  5. Perbuatan tercela yaitu berupa perbuatan amoral,asusila atau perbuatan-perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang aparat lembaga peradilan, maupun selaku anggota masyarakat
  6. Pelanggran hukum acara, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian dan ketidakpahaman
  7. Mal administrasi, yaitu terjadinya kesalahan, kekeliruan atau kelalaian yang bersifat administratif
  8. Pelayanan publik yang tidak memuaskan yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan serta masyarakat secara umum

 

HAK-HAK PELAPOR, TERLAPOR DAN INSTITUSI PEMERIKSA

A. Hak Pelapor

  1. Mendapatkan perlindungan kerahasian identitas
  2. Mendapatkan kesempatan untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun
  3. Mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan pengaduan yang didaftarkan
  4. Mendapatkan perlakukan yang sama dan setara dengan Terlapor dalam pemeriksaan

B. Hak Terlapor

  1. Membuktikan bahwa ia tidak bersalah dengan mengajukan saksi dan alat bukti lain
  2. Meminta berita acara pemeriksaan (BAP) dirinya

C. Hak Institusi Pemeriksa

  1. Merahasiakan kesimpulan dan hasil rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan kepada pihak Terlapor, Pelapor dan pihak-pihak lain selain kepda Pejabat yang berwenang mengambil keputusan
  2. Menentukan jangka waktu yang memadai untuk menangani suatu pengaduan berdasarkan tingkat kesulitan penganganan dalam hal jangka waktu yang ditetapkan dalam pedoman ini terlampaui

 

TAHAP PEMERIKSAAN ATAS PENGADUAN

Pelaksanaan pemeriksaan dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut :

a.    Memeriksa pengaduan, meliputi :

-    Indentitas pengadu;
-    Relepansi kepentingan pengadu;
-    Penjelasan lengkap tentang hal yang diadukannya;
-    Bukti-bukti yang dimiliki pengadu.

b.    Memeriksa pihak-pihak yang terkait.Pihak lain yang dapat diajukan oleh pengadu untuk menguatkan dalil-dalilnya, maupun atas inisiatif tim memeriksa untuk kepentingan melakukan klarifikasi maupun konfirmasi mengenai pengaduan tersebut.
c.    Memeriksa pihak yang diadukan, meliputi :

-    Identitas;
-    Riwayat hidup dan riwayat pekerjaan secara singkat;
-    Klarifikasi atas hal yang dilaporkan.

d.    Memeriksa pihak lain yang diajukan oleh pihak yang diadukan, yaitu pihak yang dapat menguatkan dalil-dalilnya.
e.    Memeriksa surat-surat dan dokumen dengan teliti dan seksama, dibuat foto kopinya dan dilegalisir.
f.    Mengkonfrontir antara pengadu dengan pihak yang diadukan, atau pihak lainnya (apabila diperlukan).
g.    Melakukan pemeriksaan lapangan (bila diperlukan).

 

CARA PENYAMPAIAN PENGADUAN MASYARAKAT

 Dalam  melaksanakan  kegiatan  pelayanan  publik,  Pengadilan Negeri Baturaja terkadang  tidak  selalu  dapat memenuhi  harapan masyarakat,  khususnya  para  pencari keadilan.  Bila  hal  ini terjadi,  dapat menimbulkan  ketidakpuasan  dan  keluhan  dari  masyarakat.  Keluhan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Negeri Lahat dan kami  akan  berupaya  untuk  memberikan  solusi yang terbaik.

Dengan Cara :

A. Secara lisan

  1. Melalui telepon  (0731) 321714, yakni pada saat jam kerja mulai pukul 07.30 s/d 16.00 WIB
  2. Datang langsung ke kantor Pengadilan Negeri Lahat

B. Secara tertulis

  1. Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada pimpinan dalam hal ini Ketua  Pengadilan Negeri Lahat dengan  cara  diantar langsung,  dikirim  melalui  Fax. (0731) 321714,  atau  melalui  pos  ke alamat kantor Pengadilan Negeri Lahat di Jalan Kolonel Berlian Bandar Jaya atau Melalui e-mail  : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. atau  website Pengadilan Negeri Lahat dengan tautan http://www.pn-lahat.go.id
  2.  Pengaduan  secara  tertulis  wajib  dilengkapi fotokopi  identitas  dan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen lainnya yang berkaitan dengan pengaduan yang akan disampaikan.

 

Pengadilan Negeri Lahat hanya akan menindaklanjuti pengaduan yang mencantumkan identitas pelapor dengan lengkap dan jelas.

 

Â