Acara berlangsung khidmad, dimulai dengan Sambutan dari  Ketua Pengadilan Negeri Lahat Bapak Agus Pancara, SH., M.Hum  dalam sambutannya Ketua Pengadilan Bapak Agus Pancara, S.H., M.Hum menyampaikan amanat bahwa pelaksanaan Penandatanganan Pakta Integritas ini bukan hanya sebagai acara simbolis namun agar selalu diterapkan dalam melaksanakan tugas sebaga aparatur Peradilan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan peningkatan kinerja pada Pengadilan Negeri Lahat  Selanjutnya dilaksanakan penandatanganan zona integritas yang didahului oleh Ketua Pengadilan Negeri Lahat, Saksi 1. Bupati Kab.Lahat, Saksi 2. Kapolres Lahat, Saksi 3 Kajari Kab.Lahat, Saksi 4 Kalapas Kab.Lahat, Saksi 5 Ketua PA Lahat, dan Saksi ke 6 Ketua Peradi Cabang Lahat  dan diikuti oleh seluruh Keluarga Besar Pengadilan Negeri Lahat

Dengan adanya pakta integritas ini, Pengadilan Negeri Lahat mengharapkan bahwa aparatur sanggup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta peran dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu pakta integritas tersebut merupakan wujud penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel, transparan dan bertanggungjawab dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik, dan bertujuan untuk memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, menumbuhkan keterbukaan dan kejujuran serta mempelancar tugas yang berkualitas, efektif dan akuntabel dan termasuk untuk mewujudkan pribadi yang bertanggung jawab dan bermartabat.

Setelah Acara Penandatanganan tersebut dilanjutkan dengan Do’a dan Makan siang Bersama.

LAHAT (12/07/2017), pada tanggal 12 Juli 2017 Pengadilan Negeri Lahat mendapat kunjungan dari Ketua Pengadilan Tinggi Palembang yaitu Bpk. H.Chaidir SH.,MH. Pada kesempatan Kunjungan tersebut Ketua Pengadilan Tinggi Palembang yang didampingi oleh hakim Tinggi, Panmud Perdata dan Panitera Pengadilan Negeri Palembang.   

Ketua Pengadilan Tinggi Palembang memberikan pengarahan dan pembinaan, salah satunya adalah perlunya Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Pengadilan untuk meningkatkan pelayanan kepada para pencari keadilan.Kemudian, dilanjutkan dengan penjelasan yang disampaikan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palembang yang menitikberatkan pada prosedur dan syarat serta dokumen yang dibutuhkan dalam Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Peradilan. Sebelum meninggalkan Pengadilan Negeri Lahat, Ketua, Panitera, Panmud dll Pengadilan Tinggi Lahat meninjau masing-masing ruangan yang ada di Pengadilan Negeri Lahat baik ruangan Kesekretariatan maupun Kepaniteraan

Jakarta-Humas: dalam rangka mewujudkan reformasi sistem perencanaan dan penganggaran, diperlukan menetapkan 3 pendekatan penting yaitu anggaran terpadu, anggaran berbasis kinerja, dan kerangka pengeluaran jangka menengah. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran terpadu dilakukan dengan cara mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan Kementrian Lembaga/Lembaga khususnya di lingkungan Mahkamah Agung untuk menghasilkan dokumen RKAKL dengan klasifikasi anggaran belanja menurut organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanjanya. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan petunjuk teknis dalam penyusunan rencana kerja anggaran tahun anggaran 2018 berbasis kinerja. Dengan demikian, rencana kerja anggaran yang akan tertuang dalam RKAKL tepat sasaran sesuai dengan target capaian yang tertuang dalam Rencana Strategis maupun dalam Rencana Kerja Tahun Anggaran 2018. Berikut terlampir Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2018. (humas) 

Lampiran