Berita Terkini

new.png

Berita Pengadilan

Berita Pengadilan

Berisikan Menu Tentang Semua Berita Yang Terjadi Pada Pengadilan Tinggi Palembang Termasuk Juga Kumpulan Galeri Foto Kegiatan atau Kejadian di Pengadilan Tinggi Palembang

Struktur Organisasi

Standar Pelayanan

E-Court

Direktori Putusan

Penelusuran Perkara

Laporan Tahunan

SURVEILLANCE TAPM PT PALEMBANG

SURVEILLANCE TAPM PT PALEMBANG

Pada hari senin, tanggal 23 November 2020 dilaksanakan rapat pembukaan surveillance pada Pengadilan Negeri Lahat. Dimana surveillance dilakukan oleh Tim APM Pengadilan Tinggi Palembang yang diketuai oleh Hakim Tinggi Bapak KUSNAWI MUKHLIS, SH., MH. dengan anggota tim Hakim Tinggi Bapak BACHTIAR SITOMPUL, SH., MH, Hakim Tinggi Bapak SUTAJI, SH. MH, dan Prakom Ibu Fatmayeni, S. Kom, SH, M. Kom. Rapat pembukaan langsung dibuka oleh ketua TIM bapak KUSNAWI MUKHLIS, SH., MH dan dilanjutkan serah terima berkas tim surveillance kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lahat  Yoga D.A Nugroho, S.H.M.H.

kemudian acara dilanjutkan dengan pelaksanaan pemeriksaan oleh Tim APM.

Tibalah saatnya hasil pengumuman setelah surveillance oleh Tim APM, panitia surveillance dan pengawas menyampaikan temuan-temuan yang perlu diperbaiki dan juga memberikan pujian dengan capaian-capaian inovasi yang telah dilakukan Pengadilan Negeri Lahat. Dan Acara ditutup dengan Doa.

Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tanggal 10 November 2020 Pada Pengadilan Negeri Lahat

Pengadilan Negeri Lahat  mengadakan upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Pahlawan  di halaman depan Pengadilan Negeri Lahat. Upacara tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lahat  Bapak JIMMY MARULI,S.H., M.H Hakim , Panitera, Sekretaris, Para Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan seluruh karyawan-karyawati Pengadilan Negeri  Lahat.

Adapun tema pada penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Pahlawan tanggal 10 November 2020 adalah “PAHLAWANKU SEPANJANG MASA”.Upacara dimulai dengan laporan Komandan Upacara kepada Pembina Upacara, kemudian dilanjutkan dengan pengibaran bendera Sang Saka Merah Putih oleh Tim Pengibar Bendera, dengan di iringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kemudian dilanjutkan dengan mengheningkan cipta yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Lahat selaku Pembina Upacara, Pembacaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan di akhiri dengan pembacaan doa oleh Bapak Septian Krisna Dinata, S.Kom., M.Kom.

Secara keseluruhan acara yang dihadiri oleh seluruh warga PN Lahat berjalan dengan tertib dan khidmat.

RAPAT BULAN NOVEMBER 2020

RAPAT BULANAN NOVEMBER 2020

PENGADILAN NEGERI LAHAT

Pada hari Kamis 5 November 2020, Pengadilan Negeri Lahat melaksanakan rapat bulanan yang langsung dipimpin oleh ketua Pengadilan Negeri Lahat Bapak Yoga D. A. Nugroho, SH., M.H dimana ada beberapa pembahasan yang disampaikan sebagai berikut.

1.Ajakan untuk bersyukur

2.Terkait rencana kedatangan ketua MA, yang berangkat sesuai dengan surat adalah KPN, untuk pejabat lainnya mengikuti acara di kantor masing-masing.

3.Audit internal akan dilaksanakan pada hari Senin mingggu depannya;

4.Kepada Pak Sekretaris untuk menyiapkan dokumen akreditasi selaku documen control

5.Terkait kedatangan tim asesor PT,  kepada seluruh komponen PN Lahat untuk berjibaku dalam menyiapkan dokumen-dokumen APM dengan checklist yang terbaru;

6.Kepada pak Sekretaris dan KASUB PTIP untuk menyiapkan media untuk webinar LPDP besok

7.Kepada para PP untuk membuat BA sesuai dengan template yang sudah disediakan

8.Kepada seluruh Pegawai untuk tetap disiplin dalam mengisi PKP agar tidak ada keterlambatan.

9.Kepada Kasubbag Kepegawaian untuk menyiapkan SK Hakim pengawas bidang PP dan JS

10.Terkait persiapan akreditasi,

11.Terkait SIPP, posisi PN Lahat dalam ranking nasional tidak masuk dalam ranking terendah

12.Terkait jadwal pembinaan KMA, ada pendaftaran  secara online yang mengikuti acara tersebut, harap untuk ditindaklanjuti

 

Rapat Bulanan Oktober 2020 PN Lahat

RAPAT BULANAN OKTOBER 2020

PENGADILAN NEGERI LAHAT

  • Sambutan dari Pak Ketua, beliau mengajak untuk senantiasa bersyukur atas apa yang Allah berikan selama ini;
  • Ketua Pengadilan Negeri Lahat mengingatkan kepada seluruh komponen PN Lahat untuk selalu menjaga kesehatan di tengah wabah Covid-19;
  • Ketua Pengadilan Negeri Lahat kembali mengingatkan dan menegaskan dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim, bahwa seluruh Hakim di Pengadilan Negeri Lahat agar selalu mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan mengenai jam kerja karena apabila ada Hakim Pengadilan Negeri Lahat yang melanggar disiplin kerja tersebut sudah tentu ada sanksi dan  hukuman yang dijatuhkan kepada Hakim karena melanggar ketentuan disiplin kerja;
  • Selain itu, Ketua Pengadilan Negeri Lahat juga mengingatkan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya yang mengatur untuk menegakkan dan menjaga martabat serta kepercayaan publik terhadap lembaga pengadilan serta mengefektifkan pencegahan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas atau pelanggaran perilaku aparat pengadilan maka Ketua Pengadilan Negeri Lahat akan mengendalikan seluruh bawahan di Pengadilan Negeri Lahat agar dapat melaksanakan tugas secara efektif dan efisien serta berperilaku sesuai dengan kode etik aparat peradilan. Apabila ada aparatur Pengadilan Negeri Lahat yang melakukan penyimpangan dan melakukan peraturan, tentu pimpinan Pengadilan Negeri Lahat akan memprosesnya dan melakukan laporan secara berjenjang kepada Pengadilan Tinggi Palembang, sebagai kawal depan (voor post) Mahkamah Agung;
  • Berikutnya Ketua Pengadilan Negeri Lahat juga menegaskan apabila ada informasi atau indikasi terjadinya Pelanggaran terhadap Kode Etik dan pedoman perilaku Hakim, Pelanggaran Kode Etik dan pedoman perilaku Panitera dan Jurusita, Pelanggaran terhadap Kode Etik dan kode perilaku pegawai Aparatur Sipil Negara, Pelanggaran hukum acara atau Pelanggaran terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil yang ada di Lingkungan Pengadilan Negeri Lahat maka kepada yang bersangkutan untuk tidak segan-segan melaporkan perbuatan aparatur Pengadilan Negeri Lahat tersebut kepada Pimpinan Pengadilan Negeri Lahat sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengaduan Aparatur Pengadilan, karena hal tersebut adalah dalam rangka  mewujudkan kewibawaan dan martabat lembaga peradilan;
  • Terkait persiapan akreditasi, maksimal tanggal 21 Oktober 2020 untuk dikirimkan soft dan hard file ke Pengadilan Tinggi;
  • Setelah ini diharapkan kepada Tim kecil berkumpul untuk mengecek kelengkapan file di document control;
  • Kepada para Hakim dan Panitera Pengganti mohon untuk tidak meng-online-kan SIPP dari rumah untuk menghindari peretasan yang akhir-akhir ini kerap terjadi;
  • Kepada Pak Sekretaris dan Pak Wakil Ketua Pengadilan Negeri agar dijadwalkan ke Empat Lawang untuk melaksanakan sosialisasi Perma nomor 04 tahun 2020 dan sosialisasi elektronik permohonan;
  • Perma Nomor 04 tahun 2020 memudahkan pengadilan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;
  • Ketua Pengadilan Negeri mengajak untuk tetap semangat dalam memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan;
  • Kepada para hakim untuk teliti dalam melihat jadwal sidang sehingga tidak ada lagi alasan tidak tahu kalau ada sidang;
  • Kepada Kepala Sub Bagian PTIP diperintahkan untuk langsung berangkat ke Lapas untuk mengecek kualitas jaringan di sana.
  1. Arahan Wakil Ketua:
  • Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lahat memerintahkan kepada seluruh Hakim dan Aparatur Pengadilan Negeri Lahat untuk tidak melakukan peyimpangan, pelanggaran, dan perbuatan yang merendahkan wibawa dan kehormatan badan peradilan, termasuk Pengadilan Negeri Lahat dan Mahkamah Agung sebagaimana Maklumat Ketua MA Nomor 01 Tahun 2017 karena apabila ada aparatur pengadilan yang melakukan perbuatan yang mencoreng wibawa pengadilan ataupun melakukan tindakan pidana, MA akan memberhentikan yang bersangkutan dan tidak akan diberikan bantuan hukum;
  • Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lahat kembali mengingatkan bahwa dalam melaksanakan tugas sehari-hari, kepada seluruh hakim PN Lahat untuk tetap memegang teguh Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang secara garis besar harus berperilaku Adil, berperilaku jujur, berperilaku arif dan Bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati dan bersikap professional sebagaimana yang telah diuraikan rinci pada Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02 Tahun 2012.
  • Selanjutnya Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lahat juga mengingatkan kepada seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Lahat agar senantiasa mematuhi peraturan sebagaimana yang telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang menegaskan bahwa setiap PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan peraturan perundang-undangan, baik di dalam maupun di luar jam kerja;
  • Menindaklanjuti laporan hakim pengawas bidang, silahkan untuk dilaporkan secara langsung mengenai temuan dari bidang masing masing;
  • Terkait monitoring SIPP, Ada 8 perkara putus tapi belum minutasi, mohon menjadi catatan untuk Majelis dan Panitera Pengganti;
  • 16 perkara BHT belum diarsipkan, minutasi terakhir 17 september 2020;
  • Perkara yang belum upload E-doc Berita Acara yaitu perkara Adio Saputra dengan Panitera Pengganti Pak Herman;
  • Terkait relas, 2 perkara belum diinput yaitu nomor 19 & 21
  1. Laporan dan Usulan Panitera:
  • Cukup
  1. Laporan dan Usulan Sekretaris:
  • Terkait penyerapan DIPA03, sudah dikoordinasikan kepada Pak Panitera untuk dilaksanakan percepatan penyerapan;
  • Mengenai penyerapan anggaran DIPA 01 rakernas akan dilakukan revisi untuk bulan November
  1. Laporan, permasalahan, maupun saran-saran yang disampaikan dalam sesi tanya jawab baik dari Panitera, Sekretaris, para Panmud, para Kasubbag, para Hakim Pengawas Bidang mengenai kendala yang dihadapi:
  • Panmud Pidana:
  • Dari 16 berkas yang belum naik 9 berkas akan dikirim ke bagian hukum sisa 7 lagi masih dalam proses;
  • Berkas tilang ada sedikit yang belum dituntaskan dan setelah ini akan segera diselesaikan.
  • Panmud Hukum:
  • Tidak ada permasalahan.
  • Panmud Perdata:
  • Upaya hukum sudah dikirim semua;
  • Register gugatan sederhana sudah dicatat semua;
  • Register induk dan permohonan sedang dalam permohonan.
  • Kasubbag Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana
  • Terkait pengumpulan PKP bisa dikumpulkan maksimal tanggal 27 November 2020 mengingat tanggal 28 November 2020 sudah cuti bersama.
  • Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan
  • Terkait kendala video converence saat persidangan, sebetulnya kualitas internal sudah baik jika di PN Lahat, tetapi di tempat lain belum tentu.
  • Kasubbag Umum dan Keuangan:
  • Terkait penghapusan BMN yang rusak, karena masih terdapat banyak barang yang belum ditetapkan status penggunaannya, syaratnya harus ditetapkan status penggunaannya. Untuk sementara ini sedang dikumpulkan data untuk mengidentifikasi tingkat kerusakan untuk kemudian bisa diajukan;
  • Terkait DIPA03 belum terealisasi secara maksmimal;
  • Penyerapan anggaran DIPA01 87% dan DIPA03 75% per hari ini.
  • Hakim Pengawas Bidang:
  1. Hakim Ahmad Renardhien, S.H.
  • 2 alat teleconverence yang diminta telah dipenuhi;
  • Bagian PTIP memerlukan webcame yang bisa dizoom, 1 proyektor untuk antisipasi jika ada sidaaang lain.
  1. Hakim Saiful Brow, S.H.
  • Terkait penyerapan DIPA 01 dan DIPA 03 untuk dipenuhi satu. untuk DIPA 01 ada rencana anggaran yang tidak bisa terealisasi yaitu yaitu rakernas, agar supaya direvisi.
  • Kapan anda mengenai penyerapan anggaran tiga DIPA 03 perjalanan perjalanan luar kota sampai dua bulan Oktober ini belum terserap.
  • Terdapat BMN Yang rusak namun belum diminta penghapusan.

 

  1. Hakim Dicky Syarifudin, S.H., M.H.
  • Pak Dicky memberikan usulan bahwa aplikasi yang digunakan untuk video teleconverence diganti dari yang tidak berbayar seperti skype ke aplikasi yang berbayar namun kualitasnya bagus.
  1. Hakim Shelly Noveriyati S., S.H.
  • Tidak ada permasalahan.
  1. Hakim Mahartha Noerdiansyah, S.H.
  • Tidak ada permasalahan.
  1. Hakim Binsar Parlindungan Tampubolon, S.H.
  • Ada beberapa register yang belum, perpanjangan penahanan (tidak terisi lengkap) dan tilang dari bulan April, masih ditemukan Ada piring kotor di ruangan pidana;
  • Upaya hukum banding 12 berkas, 11 berkas sudah kembali sisanya masih dalam proses;
  • Kasasi delapan berkas semuanya sudah dikirim, PK belum ada.
  1. Hakim Chrisinta Dewi Destiana, S.H.
  • Buku Registrar gugatan sederhana belum diisi;
  • Buku Register induk gugatan bulan Oktober belum diisi untuk bulan September belum ditutup.
  • Buku Register permohonan untuk bulan September dan Oktober belum d
  • Bagian Perdata uraian tugas dan tupoksi belum diperbarui karena ada penambahan PP baru yang diperbantukan di bagian Perdata.
  1. Hakim Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.
  • 31 berkas belum diarsipkan, telah ditindak lanjuti sebanyak 15 berkas; sisa 16 berkas;
  • Dikarenakan lemari arsip yang masih kurang, sehingga banyak berkas arsip masih tercecer di luar;
  • Terkait E-raterang kendalanya pihak pemohon belum memiliki akun email sehingga harus dibuatkan oleh petugas PTSP;
  • Pembersihan ruangan telah dilakukan per bulan. Laporan bulanan yang dikirimkan secara elektronik sudah dilaksanakan.

 

  1. Hakim Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H.
  • Papan strukutural Organisasi belum diganti, untuk itu diharapkan kepada bagian terkait untuk segera mengganti papan tersebut;
  • Papan Bezzeting belum diadakan pembaharuan, namun sudah langsung ditindaklanjuti saat itu juga.

REVIEW RAPAT BULAN SEPTEMBER YANG LALU:

  • Ketua Pengadilan Negeri Lahat kembali mengingatkan dan menegaskan dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim, bahwa seluruh Hakim di Pengadilan Negeri Lahat agar selalu mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan mengenai jam kerja karena apabila ada Hakim Pengadilan Negeri Lahat yang melanggar disiplin kerja tersebut sudah tentu ada sanksi dan  hukuman yang dijatuhkan kepada Hakim karena melanggar ketentuan disiplin kerja;
  • Selain itu, Ketua Pengadilan Negeri Lahat juga mengingatkan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya yang mengatur untuk menegakkan dan menjaga martabat serta kepercayaan publik terhadap lembaga pengadilan serta mengefektifkan pencegahan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas atau pelanggaran perilaku aparat pengadilan maka Ketua Pengadilan Negeri Lahat akan mengendalikan seluruh bawahan di Pengadilan Negeri Lahat agar dapat melaksanakan tugas secara efektif dan efisien serta berperilaku sesuai dengan kode etik aparat peradilan. Apabila ada aparatur Pengadilan Negeri Lahat yang melakukan penyimpangan dan melakukan peraturan, tentu pimpinan Pengadilan Negeri Lahat akan memprosesnya dan melakukan laporan secara berjenjang kepada Pengadilan Tinggi Palembang, sebagai kawal depan (voor post) Mahkamah Agung;
  • Berikutnya Ketua Pengadilan Negeri Lahat juga menegaskan apabila ada informasi atau indikasi terjadinya Pelanggaran terhadap Kode Etik dan pedoman perilaku Hakim, Pelanggaran Kode Etik dan pedoman perilaku Panitera dan Jurusita, Pelanggaran terhadap Kode Etik dan kode perilaku pegawai Aparatur Sipil Negara, Pelanggaran hukum acara atau Pelanggaran terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil yang ada di Lingkungan Pengadilan Negeri Lahat maka kepada yang bersangkutan untuk tidak segan-segan melaporkan perbuatan aparatur Pengadilan Negeri Lahat tersebut kepada Pimpinan Pengadilan Negeri Lahat sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengaduan Aparatur Pengadilan, karena hal tersebut adalah dalam rangka  mewujudkan kewibawaan dan martabat lembaga peradilan
  • Minggu depan PN Lahat akan kedatangan tim Bawas MA. Kepada seluruh komponen Pengadilan Negeri Lahat untuk merjibaku dalam mempersiapkan berkas-berkas yang berkaitan dengan pengawasan;
  • Kepada seluruh kommponen PN Lahat agar mengenakan ID card dan masker selama pengawasan berlangsung;
  • Kepada Pak Sekretaris untuk menginstruksikan kepada security untuk mengikuti SOP dalam menyambut kedatangan pengawas;
  • Kepada Pak Sekretaris dan Kasub Umum dan Keuangan bersama dengan para honorer dan TKS untuk menyetting ruangan sidang untuk persiapan pengawasan;
  • Jika tidak ada kepentingan yang mendesak, kepada pegawai dan hakim untuk tidak meninggalkan kantor selama pengawasan;
  • Kepada para Hawasbid bagi yang belum membuat laporan agar segera dibuat dan dilaporkan ke Pak Wakil;
  • Ketua Pengadilan Negeri Lahat menegaskan bahwa khusus ruangan Pak Ketua access door hanya bisa diakses oleh KPN dan sekretaris KPN;
  • Kepada para Hakim pengawas bidang untuk tetap mengecek kelengkapan list pengawasan yang telah dibuat;
  • Ada Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengaturan Jam Kerja dalam Tatanan Normal Baru pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya untuk wilayah Jabodetabek dan Wilayah dengan Status Zona Merah Covid-19. Menanggapi surat edaran tersebut dan mengingat Kabupaten Lahat mulai memasuki zona merah maka akan dilakukan pengaturab jam kerja sesuai dengan surat edaran tersebut.
  • Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lahat memerintahkan kepada seluruh Hakim dan Aparatur Pengadilan Negeri Lahat untuk tidak melakukan peyimpangan, pelanggaran, dan perbuatan yang merendahkan wibawa dan kehormatan badan peradilan, termasuk Pengadilan Negeri Lahat dan Mahkamah Agung sebagaimana Maklumat Ketua MA Nomor 01 Tahun 2017 karena apabila ada aparatur pengadilan yang melakukan perbuatan yang mencoreng wibawa pengadilan ataupun melakukan tindakan pidana, MA akan memberhentikan yang bersangkutan dan tidak akan diberikan bantuan hukum;
  • Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lahat kembali mengingatkan bahwa dalam melaksanakan tugas sehari-hari, kepada seluruh hakim PN Lahat untuk tetap memegang teguh Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang secara garis besar harus berperilaku Adil, berperilaku jujur, berperilaku arif dan Bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati dan bersikap professional sebagaimana yang telah diuraikan rinci pada Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02 Tahun 2012.
  • Selanjutnya Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lahat juga mengingatkan kepada seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Lahat agar senantiasa mematuhi peraturan sebagaimana yang telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang menegaskan bahwa setiap PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan peraturan perundang-undangan, baik di dalam maupun di luar jam kerja;
  • Terkait temuan pemeriksaan reguler tahun lalu, telah dibuat chek list apa-apa saja yang menjadi temuan;
  • Terkait evaluasi implementasi SIPP, saat ini PN Lahat masih berada di posisi 8. Oleh karena itu, kepada seluruh hakim dan bagian Kepaniteraan untuk meningkatkan kinerja agar posisi kita bisa meningkat;

KESIMPULAN:

  • Ketua Pengadilan Negeri Lahat mengingatkan kepada seluruh komponen PN Lahat untuk selalu menjaga kesehatan di tengah wabah Covid-19;
  • Ketua Pengadilan Negeri Lahat kembali mengingatkan dan menegaskan dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim, bahwa seluruh Hakim di Pengadilan Negeri Lahat agar selalu mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan mengenai jam kerja karena apabila ada Hakim Pengadilan Negeri Lahat yang melanggar disiplin kerja tersebut sudah tentu ada sanksi dan  hukuman yang dijatuhkan kepada Hakim karena melanggar ketentuan disiplin kerja;
  • Selain itu, Ketua Pengadilan Negeri Lahat juga mengingatkan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya yang mengatur untuk menegakkan dan menjaga martabat serta kepercayaan publik terhadap lembaga pengadilan serta mengefektifkan pencegahan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas atau pelanggaran perilaku aparat pengadilan maka Ketua Pengadilan Negeri Lahat akan mengendalikan seluruh bawahan di Pengadilan Negeri Lahat agar dapat melaksanakan tugas secara efektif dan efisien serta berperilaku sesuai dengan kode etik aparat peradilan. Apabila ada aparatur Pengadilan Negeri Lahat yang melakukan penyimpangan dan melakukan peraturan, tentu pimpinan Pengadilan Negeri Lahat akan memprosesnya dan melakukan laporan secara berjenjang kepada Pengadilan Tinggi Palembang, sebagai kawal depan (voor post) Mahkamah Agung;
  • Berikutnya Ketua Pengadilan Negeri Lahat juga menegaskan apabila ada informasi atau indikasi terjadinya Pelanggaran terhadap Kode Etik dan pedoman perilaku Hakim, Pelanggaran Kode Etik dan pedoman perilaku Panitera dan Jurusita, Pelanggaran terhadap Kode Etik dan kode perilaku pegawai Aparatur Sipil Negara, Pelanggaran hukum acara atau Pelanggaran terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil yang ada di Lingkungan Pengadilan Negeri Lahat maka kepada yang bersangkutan untuk tidak segan-segan melaporkan perbuatan aparatur Pengadilan Negeri Lahat tersebut kepada Pimpinan Pengadilan Negeri Lahat sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengaduan Aparatur Pengadilan, karena hal tersebut adalah dalam rangka  mewujudkan kewibawaan dan martabat lembaga peradilan;
  • Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lahat memerintahkan kepada seluruh Hakim dan Aparatur Pengadilan Negeri Lahat untuk tidak melakukan peyimpangan, pelanggaran, dan perbuatan yang merendahkan wibawa dan kehormatan badan peradilan, termasuk Pengadilan Negeri Lahat dan Mahkamah Agung sebagaimana Maklumat Ketua MA Nomor 01 Tahun 2017 karena apabila ada aparatur pengadilan yang melakukan perbuatan yang mencoreng wibawa pengadilan ataupun melakukan tindakan pidana, MA akan memberhentikan yang bersangkutan dan tidak akan diberikan bantuan hukum;
  • Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lahat kembali mengingatkan bahwa dalam melaksanakan tugas sehari-hari, kepada seluruh hakim PN Lahat untuk tetap memegang teguh Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang secara garis besar harus berperilaku Adil, berperilaku jujur, berperilaku arif dan Bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati dan bersikap professional sebagaimana yang telah diuraikan rinci pada Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02 Tahun 2012.
  • Selanjutnya Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lahat juga mengingatkan kepada seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Lahat agar senantiasa mematuhi peraturan sebagaimana yang telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang menegaskan bahwa setiap PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan peraturan perundang-undangan, baik di dalam maupun di luar jam kerja;
  • Menindaklanjuti laporan hakim pengawas bidang, silahkan untuk dilaporkan secara langsung mengenai temuan dari bidang masing masing;
  • Terkait monitoring SIPP, Ada 8 perkara putus tapi belum minutasi, mohon menjadi catatan untuk Majelis dan Panitera Pengganti;
  • Terkait persiapan akreditasi, maksimal tanggal 21 Oktober 2020 untuk dikirimkan soft dan hard file ke Pengadilan Tinggi;
  • Setelah ini diharapkan kepada Tim kecil berkumpul untuk mengecek kelengkapan file di document control;
  • Kepada para Hakim dan Panitera Pengganti mohon untuk tidak meng-online-kan SIPP dari rumah untuk menghindari peretasan yang akhir-akhir ini kerap terjadi;
  • Kepada Pak Sekretaris dan Pak Wakil Ketua Pengadilan Negeri agar dijadwalkan ke Empat Lawang untuk melaksanakan sosialisasi Perma nomor 04 tahun 2020 dan sosialisasi elektronik permohonan;
  • Terkait pengumpulan PKP bisa dikumpulkan maksimal tanggal 27 November 2020 mengingat tanggal 28 November 2020 sudah cuti bersama.
  • Terkait penghapusan BMN yang rusak, karena masih terdapat banyak barang yang belum ditetapkan status penggunaannya, syaratnya harus ditetapkan status penggunaannya. Untuk sementara ini sedang dikumpulkan data untuk mengidentifikasi tingkat kerusakan untuk kemudian bisa diajukan;

Penyerapan anggaran DIPA01 87% dan DIPA03 75% per hari ini.