Senin tanggal 12 april 2021, Ketua Pengadilan Negeri Lahat  Bapak Jimmy Maruli, S.H., M.H mengucapkan terima kasih atas  kontribusi seluruh Hakim, Pegawai, Honorer dan TKS dalam pencapaian prestasi tersebut.

Ketua Pengadilan Negeri Lahat juga menyampaikan amanah pesan dari ketua Mahkamah Agung kepada seluruh jajaran Hakim, Pegawai, Honorer dan TKS yang ada di Pengadilan Negeri Lahat, Agar mempertahankan prestasi tersebut dan meraih target-target selanjutnya yaitu WBK dan WBBM serta menjadi salah satu PN terbaik si Sumatera Selatan.

Ketua Pengadilan Negeri Lahat juga Menekankan Pentingnya menjada Kedisiplinan, karena akar dari semua pekerjaan adalah disiplin, hal ini juga merupakan sebuah komitmen dari seluruh jajaran pengadilan Negeri Lahat yang seharusnya memang bukan hal yang asing, dan semestinya di lakukan secara terus menerus.

Jakarta - Humas: Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Syarifuddin, SH., MH menyerahkan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu kepada 56 Pengadilan Negeri yang memperoleh nilai A (Excellent) pada Rabu 7 April 2021, bertempat di gedung Sekretariat Mahkamah Agung, Jln Ahmad Yani, Jakarta.

Mengawali sambutanya, Syarifuddin mengatakan, “Saya ingin kembali mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan di masa pandemi Covid-19 ini, meskipun diantara kita pada umumnya telah menjalani vaksinasi, namun kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan, karena tidak menutup kemungkinan kita tetap bisa terpapar Covid-19 meskipun telah mendapatkan vaksinasi. Untuk itu demi keselamatan kita semua, saya meminta untuk tetap menjalankan 5M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan yang bersih, menjaga jarak secara fisik, membatasi mobilitas dan interaksi, serta menjauhi kerumunan,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan, Akreditasi penjaminan mutu merupakan program unggulan yang dijalankan oleh masing-masing Direktorat Jenderal Badan Peradilan dalam rangka mewujudkan kinerja Peradilan Indonesia yang unggul. Akreditasi penjaminan mutu pengadilan harus mampu mendorong untuk terwujudnya Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pada bulan Desember yang lalu, 85 (delapan puluh lima) satuan kerja telah berhasil meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan 9 (sembilan) satuan kerja berhasil mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pria kelahiran Batu Raja itu berharap ke depannya semua satuan kerja pengadilan di empat lingkungan peradilan bisa meraih predikat WBK dan WBBM.

Adapun Penerima satuan kerja yang berhasil mendapat akreditasi A yaitu :

Pengadilan Negeri Jakarta Utara
Pengadilan Negeri Padang
Pengadilan Negeri Bengkulu
Pengadilan Negeri Tasikmalaya
Pengadilan Negeri Sragen
Pengadilan Negeri Samarinda
Pengadilan Negeri Watampone
Pengadilan Negeri Manado
Pengadilan Negeri Denpasar
Pengadilan Negeri Jayapura
Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan
Pengadilan Negeri Sukabumi
Pengadilan Negeri Sumedang
Pengadilan Negeri Nganjuk
Pengadilan Negeri Tenggarong
Pengadilan Negeri Raba Bima
Pengadilan Negeri Atambua
Pengadilan Negeri Singkil
Pengadilan Negeri Bireuen
Pengadilan Negeri Kutacane
Pengadilan Negeri Blangpidie
Pengadilan Negeri Balige
Pengadilan Negeri Sei Rampah
Pengadilan Negeri Pulau Punjung
Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun
Pengadilan Negeri Teluk Kuantan
Pengadilan Negeri Sungai Penuh

Berdasarkan data diatas pengadilan negeri lahat memperoleh penghargaan Akreditasi A "Exellent"

REPOST :

Jakarta Pusat – Humas : Rabu, 07 April 2021 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. Muhammad Syarifuddin,SH.,MH menghadiri dan memberikan pembinaan pada kegiatan Penyerahan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pegadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.

Ketua Mahkamah Agung mengapresiasi satuan kerja yang berhasil mendapat akreditasi A, dan meminta agar satuan kerja yang masih mendapat nilai B atau bahkan DIsclaimer untuk segera meningkatkan kinerja pada satuan kerjanya masing-masing.

Selain itu, beliau meminta pihak peradilan umum untuk menindaklanjuti laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan beberapa permasalahan, yaitu:

Regulasi dan kebijakan yang mengatur mutasi belum memadai

Prose minutasi belum sesuai prosedur supervisi SIPP

Prosedur pengajuan banding belum sesuai

 Beliau juga menyampaikan penghargaan dan apresiasi pada mediator di pengadilan negeri yang berhasil meningkatkan kesuksesan mediasi para pihak berperkara, sehingga dapat menyelesaikan perkara yang menguntungkan kedua pihak.

Dalam kesempatan ini, beliau juga meminta agar para aparat pengadilan aktif memanfaatkan teknologi informasi untuk membantu kinerja. Beliau memberi contoh pelaksanaan surveilan akreditasi yang dapat dilaksanakan meski dalam kondisi pandemi, dengan menggunakan pertemuan secara darin (online)

Adapun Penerima satuan kerja yang berhasil mendapat akreditasi A yaitu :

 Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Pengadilan Negeri Padang

Pengadilan Negeri Bengkulu

Pengadilan Negeri Tasikmalaya

Pengadilan Negeri Sragen

Pengadilan Negeri Samarinda

Pengadilan Negeri Watampone

Pengadilan Negeri Manado

Pengadilan Negeri Denpasar

Pengadilan Negeri Jayapura

Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan

Pengadilan Negeri Sukabumi

Pengadilan Negeri Sumedang

Pengadilan Negeri Nganjuk

Pengadilan Negeri Tenggarong

Pengadilan Negeri Raba Bima

Pengadilan Negeri Atambua

Pengadilan Negeri Singkil

Pengadilan Negeri Bireuen

Pengadilan Negeri Kutacane

Pengadilan Negeri Blangpidie

Pengadilan Negeri Balige

Pengadilan Negeri Sei Rampah

Pengadilan Negeri Pulau Punjung

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

Pengadilan Negeri Sungai Penuh

Pengadilan Negeri Manna

Pengadilan Negeri Mukomuko

Pengadilan Negeri Lahat

Pengadilan Negeri Baturaja

Pengadilan Negeri Sekayu

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu

Pengadilan Negeri Banjar

Pengadilan Negeri Bangkalan

Pengadilan Negeri Trenggalek

Pengadilan Negeri Ketapang

Pengadilan Negeri Kasongan

Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Pengadilan Negeri Penajam

Pengadilan Negeri Lasusua

Pengadilan Negeri Tahuna

Pengadilan Negeri Soasiu

Pengadilan Negeri Wamena

Pengadilan Negeri Kaimana

Pengadilan Negeri Koba

Pengadilan Negeri Mentok

Pengadilan Negeri Belopa

Pengadilan Negeri Melonguane

Pengadilan Negeri Namlea

Pengadilan Negeri Dobo

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu

Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa

Pengadilan Negeri Sanana

Pengadilan Negeri Bobong

Pengadilan Negeri Idi

LAHAT, 15 Maret 2021 - Bertempat di Pemda Lahat telah diadakan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 kepada seluruh keluarga besar Pengadilan Negeri Lahat. Tujuan pemberian vaksinasi Covid-19 ini adalah untuk menjaga daya tahan tubuh dari virus corona sehingga dapat memutus rantai penyebaran virus tersebut. Pelaksanaan acara ini berjalan lancar dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

Menggali lebih jauh mengenai vaksinasi covid, vaksin tersebut merupakan salah satu ikhtiar dari pemerintah untuk dapat menekan angka penyebaran covid-19 di Indonesia. Berdasarkan informasi yang di terima dari  Kementerian Kesehatan (Kemenkes), ada 4 tahapan vaksinasi yang akan dijalankan di Indonesia.

Penjelasan soal ini diatur melalui Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19). Rangkaian tersebut meliputi  Pendataan sasaran, Pendataan dan penetapan fasilitas pelayanan kesehatan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 , Registrasi dan verifikasi sasaran  dan Penghitungan kebutuhan serta penyusunan rencana distribusi vaksin dan logistik lainnya.